Jumat, 28 Februari 2014

Mengapa Saudi Cemaskan Jihad Suriah?

KIBLAT.NET – Raja Abdullah dari Arab Saudi telah memerintahkan pembentukan sebuah komite untuk menyiapkan daftar warga negara Saudi yang berjuang di luar negeri atau mendukung kelompok ‘ekstrimis’, baik secara finansial maupun secara moral.

Kebijakan yang diumumkan pada Senin, (3/02) itu termasuk pada mereka yang mendukung organisasi terlarang, dari mulai kelompok Ikhwanul Muslimin hingga Daulah Islam Irak dan Syam (ISIS), yang cukup menonjol dalam pertempuran di Irak dan Suriah.

Seperti dilansir dari laman EA WorldView, bagi mereka yang terbukti bersalah bisa dihukum 3 sampai 20 tahun penjara.

Perintah Raja Abdullah ini dikeluarkan setelah gencarnya publisitas oleh media pro-pemerintah selama beberapa pekan tentang warga Saudi yang berjuang di luar negeri. Perdebatan semakin meningkat setelah presenter MBC, TV pro-pemerintah, menyebutkan nama dan mencela ulama yang mendorong pemuda Saudi untuk pergi berjihad ke Suriah.

Syaikh Salman Al-Audah, salah seorang ulama yang memiliki 4,3 juta pengikut di Twitter membantah telah berpartisipasi dalam hasutan apapun dan menantang presenter MBC untuk membuktikan tuduhan tersebut.

MBC TV juga mempertanyakan kegiatan salah seorang ulama Suriah di Saudi, Syaikh Adnan al-Ar’ur. Ulama salafi yang berasal dari Hama, Suriah dan kerap muncul dalam saluran anti-Syiah. Beliau sudah menonjol dalam debat televisi antara Sunni dan Syiah sebelum dimulainya pemberontakan Suriah pada Maret 2011.

Al-Ar’ur menjawab bahwa ia tidak pernah meminta warga Saudi untuk berperang di Suriah, namun ia menyerukan orang-orang untuk menyumbangkan hartanya dan mendoakan kemenangan bagi revolusi.

Setelah siaran tanggal 19 Januari, banyak komentator melihat hal itu sebagai awal dari kampanye rezim Saudi melawan ulama yang tidak mau mengikuti posisi pemerintah terhadap isu-isu lokal dan regional. Mereka mencatat MBC Group dimiliki oleh Waleed Al Ibrahim, saudara ipar almarhum Raja Fahd.

Kekhawatiran Saudi

Kontroversi semakin menyeruak saat membahas bantuan miliaran dolar yang diberikan oleh rezim Saudi untuk militer di Mesir setelah Kudeta Juli 2013, dan simpati dari beberapa ulama untuk ISIS di Irak dan Suriah .

Dalam episode lain pekan berikutnya, presenter MBC TV mengundang tiga ulama yang menentang partisipasi pemuda Saudi dalam konflik Suriah. Kementerian Urusan Islam Saudi kemudian mengirim memoradum kepada para imam-imam masjid di Saudi yang memerintahkan mereka untuk tidak berbicara tentang jihad dalam Khutbah Jum’at. Para ulama resmi di lembaga-lembaga seperti Dewan Ulama Senior Saudi telah menerbitkan fatwa yang melarang warga Saudi berjihad di Suriah.

Perintah Raja Abdullah dan kampanye resmi rezim Saudi tampaknya memiliki tujuan ganda. Bagi rezim, mereka berusaha untuk mengekang ancaman ISIS, tidak hanya sebagai kekuatan militer tetapi sebagai pemimpin takut adanya klaim dari Negara Islam saingan.

Bagi Raja Abdullah, rasa takut hilangnya keutamaan di dunia Islam Sunni juga menjadi alasan di balik dukungan rezim Saudi pada Jenderal Abdel Fatteh al-Sisi sebagai pemimpin de facto paska kudeta di Mesir.

Lebih dekat ke tanah air, rezim sekarang melihat “keamanan nasional” dalam konteks warga Saudi yang mungkin kembali dari konflik Suriah akan menantang sistem, sebagaimana beberapa pemberontakan yang berbuah menjadi perang sipil, seperti di Afghanistan dan Irak.

Ditulis Oleh: Salim Al-Amri

Alih bahasa: Fajar Shadiq

Palestina Akan Adukan Pelanggaran Israel Kepada PBB

KIBLAT.NET, Al-Quds – Kepresidenan Palestina pada Rabu (26/2) menyambut proposal dari beberapa negara-negara Arab untuk mengadukan pelanggaran berulang-ulang yang dilakukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam sebuah pernyataan, Palestina memperingatkan konsekuensi serius atas pelanggaran Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa.

“Pelanggaran Israel mendorong Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk mengambil langkah cepat terhadap kampanye sengit menyerang Masjid Al-Aqsha,” katanya menambahkan.

Pekan lalu, Knesset Israel (parlemen) membatalkan rencana untuk mengadakan pembicaraan proposal pemaksakan pengawasan Israel terhadap tempat-tempat suci di Al-Quds (Yerusalem Timur).

Kepresidenan Palestina mengatakan usulan Israel mencerminkan kebijakan Israel untuk perusakan sistematis yang bertentangan dengan semua norma dan konvensi internasional.

Pada hari Rabu, Liga Arab memperingatkan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh semakin seringnya pelanggaran Israel terhadap penduduk dan tempat-tempat suci di Al-Quds.

Israel sering melakukan pelanggaran terhadap Masjid Al-Aqsha dan memicu kemarahan Muslim Palestina yang kerapkali menyebabkan konfrontasi kekerasan.

Yahudi menyebut Al-Aqsha sebagai “Temple Mount, ” mengklaim itu sebagai situs dari dua kuil Yahudi terkemuka di zaman kuno.

Pada September 2000 , kunjungan ke situs saat itu politisi oposisi Ariel Sharon memicu apa yang kemudian dikenal sebagai ” Kedua Intifada ” – pemberontakan rakyat di mana ribuan warga Palestina tewas dan terluka .

Israel menduduki Al – Quds selama Perang Timur Tengah 1967. Israel kemudian menganeksasi kota suci pada tahun 1980, mengklaim Al-Quds sebagai ibukota negara Yahudi. (qathrunnada)

Cari Dukungan, PM Nuri Al-Maliki Tingkatkan Kompensasi Bagi Warga Sunni di Anbar

KIBLAT.NET, Anbar – Paska bentrokan antara militan dan kelompok Sunni di Provinsi Anbar, Perdana Menteri Irak dari kelompok syiah Nuri al-Maliki mencoba meningkatkan paket kompensasi yang dialokasikan kepada penduduk provinsi Anbar untuk menarik dukungan dari penduduk di kawasan mayoritas Sunni itu.

Pemerintah Irak telah mengalokasikan dana sebesar 20 miliar dinar (sekira $ 16 juta) untuk kompensasi keluarga korban yang menderita karena operasi militer yang sedang berlangsung di provinsi barat didominasi Sunni itu, kata seorang pejabat provinsi Anbar, Jumat, (28/02).

“Al-Maliki sepakat untuk meningkatkan paket senilai 30 miliar dinar atas permintaan dari dewan lokal provinsi,” kata Deputi Gubernur Faleh al-Essawi kepada Anadolu Agency.

“Penulis lokal Anbar mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa paket yang telah ditentukan oleh Kabinet itu tidak cukup untuk mengimbangi semua pengungsi yang rumah dan propertinya mengalami kerusakan,” tambahnya.

Al-Essawi mengutip pernyataan al-Maliki yang menegaskan bahwa paket tersebut dapat ditingkatkan hingga 50 persen, menyerukan para pengungsi yang telah meninggalkan propinsi itu untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Menurut perkiraan resmi terbaru, sekitar 60.000 keluarga telah mengungsi dari Anbar sejak awal setelah operasi militer yang digelar Nuri Al-Maliki, Desember lalu.

Menurut pejabat Kabinet, pemerintah telah menetapkan 2 miliar dinar (sekitar $ 1.8juta) untuk bantuan darurat kepada keluarga pengungsi dan mendistribusikan 10 miliar dinar (sekitar $ 9 juta) untuk keluarga pengungsi di luar Anbar.

Al-Essawi sebelumnya mengatakan bahwa 1.700 keluarga telah kembali ke ibukota provinsi, Ramadi, setelah pasukan pemerintah kembali menguasai beberapa wilayah kabupaten menyusul konfrontasi kekerasan dengan anggota suku bersenjata dan mujahidin Daulah Islam Irak dan Syam. [sdqfajar]

Operasi Bantuan Medis MSF di Rohingya Dihentikan Rezim Junta Myanmar

KIBLAT.NET, Rakhine – Amerika Serikat pada hari ini, Jum’at, 28 Februari 2014 mendesak Myanmar untuk mengizinkan badan-badan kemanusiaan mendapatkan kebebasan akses di negara bagian Rakhine, menyusul adanya laporan bahwa pemerintah telah memerintahkan lembaga bantuan medis Medecins Sans Frontieres (MSF) untuk berhenti bekerja di sana.

MSF sebagai badan amal pemenang hadiah Nobel itu telah memberikan perawatan kesehatan untuk kedua etnis Budha Rakhine dan Muslim Rohingya, bangsa minoritas yang sebagian besar ‘stateless’, hidup dalam kondisi apartheid dan dinyatakan memiliki akses yang sangat terbatas pada pelayanan kesehatan.

“Akses yang gratis, teratur dan terbuka sangat penting untuk memastikan manfaat dari kegiatan kemanusiaan yang disampaikan tepat bagi semua orang di negara bagian Rakhine,” kata seorang pejabat kedutaan AS kepada Reuters.

Juru bicara pemerintah Ye Htut mengatakan kepada media bahwa MSF telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya. Dia menuduh organisasi itu melakukan kebohongan atas perlakuan korban kekerasan dalam pembantaian di pertengahan Januari, dimana pemerintah Myanmar menyangkal terjadi.

PBB dan kelompok hak asasi manusia mengatakan sedikitnya 40 Muslim Rohingya terbunuh oleh pasukan keamanan dan warga sipil etnis Rakhine Buddha di area terbatas dari negara yang dilanda konflik itu.

MSF mengatakan pada 24 Januari itu telah merawat 22 orang di daerah pembantaian itu. Sebagian luka-luka yang dialami korban itu di antaranya termasuk luka tembak, luka tusuk dan pemukulan.

Sebuah sumber diplomatik yang menolak untuk diidentifikasi mengatakan kepada Reuters bahwa MSF sedang bernegosiasi dengan para pejabat di ibukota, Naypyitaw, setelah menangguhkan operasi pada akhir Kamis.

Seorang juru bicara MSF menolak berkomentar. Ye Htut dan pejabat pemerintah lainnya tidak tersedia untuk komentar.

Urusan internal Myanmar

Pemerintah Myanmar telah berulang kali menolak laporan yang ditulis oleh MSF, PBB dan kelompok hak asasi manusia yang menyatakan bahwa warga desa Rohingya di Kota Maungdaw diserang dan rumah mereka dijarah.

Pada tanggal 29 Januari, pemerintah memanggil para diplomat untuk di-brieing di mana para pejabat Myanmar mengatakan mereka tidak menemukan bukti pembantaian, tetapi berjanji penyelidikan lebih lanjut.

Permintaan oleh Duta Besar AS Derek Mitchell untuk menyertakan perwakilan internasional di tim investigasi ditolak oleh Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin, yang mengatakan itu adalah “urusan internal”.

Kendati ada gelombang reformasi demokratis sejak pemerintahan militer berakhir pada tahun 2011, insiden di kota Maungdaw dan bagian lain dari negara bagian Rakhine sulit untuk diverifikasi secara independen, karena mereka terlarang bagi wartawan dan pemerintah asing untuk mengontrol akses oleh kelompok-kelompok bantuan internasional.

Sejak Juni 2012 pembantaian Muslim Myanmar telah mengambil setidaknya 277 jumlah orang yang terbunuh dalam konflik agama di Myanmar sejak Juni 2012. Lebih dari 140.000 orang, sebagian besarnya umat Islam, telah mengungsi. [sdqfajar]

Pesawat Tempur Suriah Tembakkan 10 Rudal ke Pinggiran Perbatasan Suriah-Lebanon

KIBLAT.NET, Ersal – Pesawat-pesawat tempur rezim Suriah meluncurkan dua serangan di pinggiran kota Ersal di perbatasan dengan Lebanon, di tengah laporan yang saling bertentangan tentang jumlah korban.

“Pesawat Suriah menembakkan 10 rudal ke kota,” kata seorang sumber keamanan Lebanon kepada Anadolu Agency.

Menurut sumber, serangan rezim Suriah itu menghantam satu kilometer di dekat sebuah pos pemeriksaan tentara Lebanon di daerah.

Belum ada rincian yang tersedia tentang target apa yang diserang.

Satu orang dilaporkan terbunuh dan 7 lainnya luka-luka dalam serangan Suriah di kota Ersal, yang merupakan rumah bagi jumlah terbesar pengungsi Suriah di Lebanon.

Sementara total jumlah korban pun belum dikonfirmasi oleh sumber-sumber medis.

Serangan itu datang saat roket ditembakkan dari dalam wilayah Suriah menghantam kota perbatasan Brital di Lembah Bekaa. [sdqfajar]

Dicegah Sholat Jum’at di Masjid Al-Aqsha, Ratusan Warga Bentrok dengan Polisi Israel

KIBLAT.NET, Yerussalem – Bentrokan meletus antara pemuda Palestina dan pasukan keamanan yang didukung polisi Zionis Israel selepas sholat Jum’at (Jum’at, 28/02) di dekat pintu Al-Amud, Yerussalem yang terjajah.

Bentrokan bermula ketika puluhan polisi Israel berusaha membubarkan perkumpulan para pemuda Palestina setelah sholat Jum’at. Mereka mengecam perlakuan tentara Israel yang membatasi ibadah Sholat Jum’at warga Palestina di masjid Al-Qasha dan membolehkan para militant Yahudi masuk dan berbuat anarki di komplek masjid bersejarah tersebut.

Dilansir islamtoday.net, sejumlah saksi mata mengatakan bahwa polisi Israel mengkap seorang warga Palestina dalam bentrokan itu. Aksi kejar-kejaran juga terjadi antara pemuda Palestina dan polisi Israel. Sejumlah gas air mata ditembakkan, sementara para pemuda Palestina membalas dengan lemparan batu.

Jum’at ini, ratusan warga Palestina terpaksa menggelar sholat Jum’at di jalan-jalan di dekat perbatasan militer Israel yang mengarah ke masjid Al-Aqsha. Polisi Israel melarang warga Palestina di bawah umur 50 tahun menghadiri sholat Jum’at di masjid tersebut.

Pada bagiannya, media center Yarussalem mengatakan bahwa pasukan Israel menembakkan gas merica ke arah pemuda yang berkumpul di dekat pintu Al-Majlis (salah satu gerbang menuju masjid Al-Aqsha). Akibatnya, sejumlah pemuda Palestina merasa lemas setelah menghirup gas tersebut.

Sementara itu, polisi Israel memberlakukan penjagaan dan pemeriksaan ketat di seluruh jalan Yerussalem yang menuju ke masjid Al-Aqsha, sehingga membuat ratusan warga Palestina tertahan dan tidak dapat mengikuti sholat Jum’at di masjid Al-Aqsha. [hunef]

Kapolri: Operasi Mantap Brata Pemilu 2014 Berpeluang Dipimpin Jenderal Bintang Dua

KIBLAT.NET, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Sutarman mengatakan, jenderal bintang dua yang potensial berpeluang menjadi Kepala Bagian Pemeliharaan dan Keamanan untuk menggantikan Komjen Pol Badrodin Haiti.

“Kami diskusikan dulu gantinya siapa, yang jelas nanti (jenderal) bintang tiga senior atau bintang dua. Jadi, posisi kosong ini bisa juga ada bintang dua yang naik,” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/2), seperti diberitakan Antara.

Namun, Sutarman enggan menyebutkan nama-nama calon Kabaharkam tersebut karena masih dipertimbangkan.

“Tapi, siapanya nanti kami diskusikan dulu apakah bintang tiga atau bintang dua yang berpotensi. Mudah-mudahan minggu depan sudah keluar namanya,” ucapnya.

Dia berpendapat dirinya perlu berhati-hati dalam memilih calon Kabaharkam karena posisi tersebut dinilai vital.

“Posisi ini sangat vital karena memimpin barisan operasi Mantap Brata, jadi harus segera kita ganti. Paling lambat minggu depan,” ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan akan mencari jenderal bintang dua yang potensial yang bisa menggantikan Badrodin dalam operasi Mantap Brata Pemilu 2014.

“Itu kan bagian dari reorganisasi, karena ada yang pensiun harus diganti. Nah, karena Pak Badrodin sedang mengendalikan operasi Mantap Brata nanti kami akan cari, nanti kami cari bintang dua yang mumpuni,” tukasnya.

Kapolri telah menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Pol Oegroseno yang memasuki masa pensiun pada 28 Februari 2014.

Penunjukkan Wakapolri berdasarkan surat Telegram Kapolri nomor ST/478/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 bahwa Komjen Pol Drs Oegroseno, SH Wakapolri dimutasikan sebagai Pejabat Hati Pelayanan Markas Polri dalam rangka pensiun, kemudian Komjen Pol Drs Badrodin Haiti Kabaharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri.

Badrodin Haiti merupakan salah satu nama yang sebelumnya pernah disebut sebagai calon kuat Wakapolri, di antara Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan, Asisten Prasarana Irjen Pol Tubagus Anis, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Pudji Harjanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Pol Syafruddin dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Bayuseno. [sdqfajar]

Ulama Syiah Pakistan Ditembak Mati di Karachi

KIBLAT.NET, Karachi – Ulama Syiah Pakistan Allama Taqi Hadi Naqvi ditembak mati di dekat kantor dewan yang terletak di daerah Utara Nazimabad, Karachi, dalam insiden pembunuhan terencana pada Kamis (27/2), Geo News melaporkan.

Menurut polisi, insiden itu terjadi ketika empat orang bersenjata tak dikenal mengendarai sepeda motor melepaskan tembakan ke arah becak yang dikendarai Allama Naqvi, sehingga menewaskan dirinya di tempat.

Mayatnya dibawa ke rumah sakit. Polisi telah meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan itu.

Majlis-e-Wahdat-e-Muslimin mengutuk pembunuhan Allama Naqvi dan mengumumkan untuk berkabung selama tiga hari.

Sementara itu, Majelis Ulama Syiah (SUC) Kepala Allama Sajid Naqvi menyatakan kesedihan atas pembunuhan Allamah Taqi Hadi Naqvi.

Sumber-sumber keamanan mengatakan para penyerang berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum polisi mengepung daerah tersebut.

Tidak ada kelompok atau orang belum mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Menyusul insiden itu, pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Karachi dan beberapa kota besar lainnya mengecam kekerasan yang sedang berlangsung terhadap Syiah di seluruh negeri.

Sebelumnya, gerilyawan bersenjata tak dikenal juga melepaskan tembakan di luar sebuah tempat keagamaan Syiah (Husainiyat) yang terletak di jalan raya Abul Hassan Isphahani, menewaskan dua orang termasuk administrator tempat peribadatan (Husainiyat) itu, Qari Ali Hassan dan putranya.

Beberapa pertemuan keagamaan Syiah telah menjadi target serangann di berbagai bagian negara itu selama beberapa bulan terakhir.

Sebagian besar serangan yang dilakukan oleh kelompok pejuang Lashkar-e-Jhangvi.

Pakistan telah jatuh ke dalam konflik bersenjata mematikan sejak tahun 2001, ketika Islamabad menjalin aliansi dengan Amerika Serikat dalam perang yang diklaim untuk melawan teror. (qathrunnada)

DPR-RI Setujui Konvensi Penanggulangan Terorisme Nuklir

KIBLAT.NET, Jakarta – DPR RI pada Selasa lalu (25/2) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Internasional Penanggulangan Aksi Terorisme Nuklir atau International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism ditetapkan menjadi Undang-Undang. Konvensi tersebut disambut baik dalam sidang Majelis Umum PBB ke-59 pada April tahun 2005 dan resmi diberlakukan pada 7 Juli tahun 2007. Konvensi mengharuskan setiap negara penandatangan konvensi untuk mengembangkan tenaga nuklir demi tujuan damai. Konvensi itu juga memberikan klarifikasi dan definisi jelas mengenai terorisme.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natelagawa menyebutkan, bergabungnya Indonesia dalam konvensi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terorisme nuklir dan membakukan pemanfaatan tenaga nuklir dengan berlandaskan hukum. Dalam konvensi tersebut menurut Marty, telah tercantum daftar kegiatan setiap individu ataupun organisasi yang diklasifikasikan sebagai terorisme nuklir, yang merupakan tindakan kriminal, termasuk memperoleh zat radioaktif secara ilegal, merusak suatu fasilitas nuklir, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan aksi tersebut.

Seperti dilaporkan dari situs lembaga DPR, pada Jumat, pengesahan konvensi oleh DPR RI akan bermanfaat bagi kepentingan nasional, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia.

Indonesia ingin meningkatkan taraf penelitian dan pemanfaatan tenaga nuklir domestik melalui implementasi pengesahan konvensi tersebut, sehingga dapat meletakkan dasar bagi kerja samanya dengan negara terkait dan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada masa mendatang.

Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan tiga reaktor nuklir di Tangerang, Bandung dan Yogyakarta untuk tujuan penelitian. Indonesia merencanakan pembangunan PLTN, namun masih menghadapi banyak kesulitan yang menghalangi persiapan. Pertama, teknologi merupakan kesulitan terbesar yang dihadapi Indonesia. Kedua, Indonesia termasuk negara yang rawan bencana geologis. Kebocoran nuklir yang terjadi di PLTN Fukushima Jepang memicu tentangan dari sejumlah tokoh pelestarian lingkungan Indonesia mengenai rencana pembangunan PLTN. Mereka menentang rencana pembangunan PLTN dengan mengambil contoh kecelakaan nuklir Jepang tersebut. Mereka berpendapat, jika Jepang saja yang sudah memiliki lebih banyak pengalaman dalam penggunaan tenaga nuklir masih bisa mengalami kebocoran nuklir, maka Indonesia lebih mungkin menghadapi risiko yang sama.

Masalah yang paling mencemaskan pemerintah Indonesia adalah ancaman terorisme, khususnya serangan ledakan bom radioaktif. Konvensi Internasional Penanggulangan Aksi Terorisme Nuklir yang disepakati DPR RI justru dimaksudkan untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut.

PLTN pertama yang direncanakan Indonesia akan dibangun di Pulau Bangka yang dikelilingi Pulau Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Pemilihan Pulau Bangka sebagai tempat pembangunan PLTN dengan pertimbangan dari aspek geologi dan geografi yang unggul. Pertama, Bangka tidak terletak di jalur gempa. Lokasi ini termasuk sangat langka di Indonesia yang rawan gempa bumi. Kedua, pulau tersebut terletak di tempat yang relatif terisolasi dengan populasi yang tidak banyak. Ketiga, pulau Bangka berjarak dekat dengan pulau Jawa sehingga tenaga listriknya dapat ditransfer ke Jawa dengan mudah.

Diperkirakan, Indonesia baru akan memulai proyek pembangunan PLTN pada enam tahun kemudian. Keterlambatan itu disebabkan masih kurang memadainya studi kelayakan. Menurut laporan media setempat, eksploitasi pertambangan di Bangka sangat marak sehingga ekosistem di pulau tersebut mengalami kerusakan serius. Akibatnya, Bangka sering dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Bencana geografis itu akan menghadapkan pembangunan PLTN pada tantangan yang cukup berat, sehingga proyek pembangunan PLTN ini masih perlu menunggu waktu yang lama. [sdqfajar]

Han'zZinaga